Sistem Keuangan Indonesia saat ini belum ada dalam fase stabil. Tragedi korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak oknum DPR dan menteri serta banyaknya investor yang menarik dananya karena enggan berinvestasi pada negara yang mengalami masalah korupsi tak terselesaikan, menjadi salah satu alasan mengapa sistem keuangan Indonesia tidak kunjung stabil.
Ya, walau kita juga harus mengakui bahwa kini sudah banyak bisnis baru yang mulai berkembang dan turut menyumbang pada perpajakan Indonesia. Karena itu ada siklus yang harus segera diselesaikan. Siklus tersebut yaitu mata rantai korupsi yang harus dihancurkan sehingga secara tidak langsung akan mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali mempercayakan dana investasi di Indonesia.
Selain mengenai tekad pemberantasan korupsi untuk mengembalikan kepercayaan investor dalam investasi, ada beberapa hal penting yang mesti diperbaiki juga dalam sistem keuangan Indonesia. Apa sajakah hal penting tersebut?
Hal Penting Dalam Sistem Keuangan Indonesia yang Harus Diperbaiki
Sistem management protokol di masing – masing institusi
Sistem management protokol pada masing – masing institusi saat ini masih mengalami krisis baik itu di Kementerian Keuangan Indonesia, Bank Indonesia ataupun Lembaga Penjamin Simpanan. Mereka masih terlalu fokus terhadap masing – masing institusi.
Jadi hal tersebut menyebabkan keterkaitan satu sama lain masih belum dalam kondisi prima. Karena itu, semunya menjadi PR negara untuk memperbaikinya sebaik mungkin.
Forum krisis manajemen protokol harus dipertegas kewenangannya
Kita sama – sama tahu bahwa saat ini kewenangan forum krisis manajemen protokol atau CMP terhadap sejumlah hal penting masih dirasakan sangat kurang. Hal tersebut karena kewenangan yang masih belum dipertegas untuk forum tersebut.
Karena itu, Menteri Keuangan memiliki harapan yang tinggi bahwa forum CMP harus diberikan pemberdayaan kewenangan supaya mereka bisa mengambil keputusan berskala menengah yang strategis tanpa harus bingung dengan tugas pokoknya dalam hal yang ditangani.
Bentuk sistem CMP masih harus diperkuat
Saat ini bentuk sistem CMP di Indonesia dinilai belum terlalu kuat dan masih perlu berbagai langkah untuk menguatkannya. Karena itu diharapkan akan segera ada sistem CMP yang benar – benar kuat melihat prospek ke depan dan mampu memberikan keputusan jangka panjang.
Sehingga sistem tersebut tidak hanya akan menekankan apa yang telah lalu dan yang sekarang, melainkan juga segera memperkuat kesiapan tantangan Indonesia untuk jangka panjang.
Undang – Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) harus segera diselesaikan
Demi kepentingan nasional, UU JPSK atau Undang – Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan harus segera diselesaikan. Ini adalah PR dan tanganan terpenting sebenarnya. Menteri Keuangan sebelumnya berharap bahwa RUU JPSK akan menjadi salah satu aspek yang menjadi prioritas negara untuk dibahas didalam masa sidang DPR pada tahun 2013 silam.
Menteri Keuangan juga menilai bahwa pihaknya sudah mengajukan RUU tentang pencabutan Peraturan Pengganti UU (Perpu) yang sebelumnya dimasukkan. Dengan begitu, dalam RUU JPSK yang akan diajukan kembali, tidak akan ada pasal mengenai pencabutan Perpu JPSK.
Dana infrastruktur harus dikelola dengan sebaik mungkin
Apakah dana infrastruktur sudah masuk ke pos – posnya dengan aman dan digunakan dengan sebaik mungkin untuk pembelanjaan produk – produk terkait pembangunan infrastruktur?
Nyatanya tidak! Bahkan semakin lama dana infrastruktur semakin dikeluarkan dengan pos yang tidak terkendali. Hal tersebut bisa dilihat dari maraknya korupsi atas dana infrastruktur yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini dan yang paling parah terjadi di tahun 2016 – 2018.
Selain faktor korupsi, pembangunan sektor infrastruktur yang belum sepenuhnya bergulir dengan baik terjadi karena dana pembiayaan yang masih terlalu bergantung pada sistem perbankan di Indonesia.
Kita semua harus tahu bahwa pembangunan mengandalkan dana bank, sementara uang pinjaman dari bank maksimal bisa digunakan untuk membiaya infrastruktur antara 7 tahun sampai 10 tahun. Padahal kebutuhan infrastruktur harusnya 20 tahun.
Pimpinan Bank Indonesia, menghimbau agar sistem digitalisasi ekonomi seperti financial technology jangan terlalu didorong untuk saat ini karena banyak rakyat yang masih ingin memegang bank notes. Namun walau demikian, pimpinan Bank Indonesia setuju untuk memangkas Net Interest margin karena menurutnya Net Interest Margin idealnya berada di kisaran 2,5% sehingga dapat mendorong bank lokal melakukan investasi di luar negeri.
Nilai tukar rupiah yang masih lemah
Tantangan ekonomi lainnya yang juga harus diperbaiki dalam sistem keuangan Indonesia adalah tentang nilai tukar rupiah. Sampai saat ini nilai tukar rupiah masing lemah. Hanya beberapa persen saja penguatannya. Hal tersebut diakibatkan oleh aliran modal asing yang masih tinggi karena itu harus diperkuat lagi.
Itulah berbagai hal penting dalam sistem keuangan Indonesia yang wajib diperbaiki. Semoga pemerintah, tangan kanannya, menterinya, wakil rakyatnya, perbankan dan investor serta anak bangsa semuanya mampu berkolaborasi lebih baik lagi dalam penguatan ekonomi Indonesia ke depannya.
